Menteri Desa, Pimpinan Daerah Segera Tindak Lanjuti Hasil Rakornas

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV_E0rCC2OWhdfhIL7DofH4Oe_sxMMLpINkhXLeFpQFUWewlJ1wlk7ymEdTf-f5VLOKhy6IexvIzs18nnx9_2H-Rcjz9x7PgjqcDvMvrP-_kvvP_-m2fKq1BNXnI1HuXERbW4gBlAIHk26/s1600/Dana+Desa1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV_E0rCC2OWhdfhIL7DofH4Oe_sxMMLpINkhXLeFpQFUWewlJ1wlk7ymEdTf-f5VLOKhy6IexvIzs18nnx9_2H-Rcjz9x7PgjqcDvMvrP-_kvvP_-m2fKq1BNXnI1HuXERbW4gBlAIHk26/s1600/Dana+Desa1.jpg" width="200" /></a></div> Rapat koordinasi nasional (Rakornas) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah <span style="line-height: 1.6em;">Tertinggal, dan Transmigrasi telah menghasilkan beberapa hal yang strategis untuk </span><span style="line-height: 1.6em;">mengimplementasikan UU Desa tahun 2014.</span> </div> <div style="text-align: justify;"> Menteri Desa, Marwan Jafar dalam sambutan penutupannya mengingatkan kepada perwakilan daerah <span style="line-height: 1.6em;">seluruh Indonesia untuk melihat urusan desa pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi </span><span style="line-height: 1.6em;">sebagai satu sistem.</span></div> <div style="text-align: justify;"> "Bukan saja pada organisasi pelaksanaannya, tetapi juga pada substansi penanganan ketiga <span style="line-height: 1.6em;">aspek yang sama tersebut," ujar Menteri Marwan, dalam sambutannya, di Hotel Bidakara, Rabu </span><span style="line-height: 1.6em;">(1/4).</span></div> <div style="text-align: justify;"> Sebagai ilustrasi, Menteri Marwan mencontohkan pembangunan daerah tertinggal harus memiliki <span style="line-height: 1.6em;">fokus dan lokus kegiatan yang bercirikan pedesaan, dan kegiatan transmigrasi juga digunakan </span><span style="line-height: 1.6em;">sebagai skenario pengembangan wilayah, yang memiliki basis pembangunan di kawasan-kawasan </span><span style="line-height: 1.6em;">perdesaan.</span></div> <div style="text-align: justify;"> "Secara organisasi silahkan disepakati bagaimana mekanisme terbaik untuk koordinasi <span style="line-height: 1.6em;">pelaksanaan kegiatan ketiga urusan tersebut baik ditingkat pusat ataupun didaerah sesuai </span><span style="line-height: 1.6em;">dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing," imbuhnya.</span></div> <div style="text-align: justify;"> Menteri Marwan menyadari waktu dua hari tidaklah cukup untuk membahas ketiga urusan tersebut. <span style="line-height: 1.6em;">"Namun saya optimis dengan semangat kita semua, berbagai permasalahan dan keterbatasan ini </span><span style="line-height: 1.6em;">dapat dihadapi dan selesaikan dengan baik," imbuhnya.</span></div> <div style="text-align: justify;"> Diakhir sambutannya, Menteri Marwan berharap beberapa materi yang diperoleh selama dua hari, <span style="line-height: 1.6em;">baik peraturan, kebijakan, juklak/juknis, anggaran/kegiatan baik dekonsentrasi maupun tugas </span><span style="line-height: 1.6em;">pembantuan ditindaklanjuti di daerah.</span></div> <div style="text-align: justify;"> "Agar segera bekerja dengan cepat sehingga program/kegiatan bisa cepat dirasakan oleh <span style="line-height: 1.6em;">masyarakat. Jika diperlukan regulasi di tingkat daerah, seperti Perda, Pergub, dan Perbup," </span><span style="line-height: 1.6em;">imbuhnya</span></div> </div>

Menteri Desa, Pimpinan Daerah Segera Tindak Lanjuti Hasil Rakornas

Rapat koordinasi nasional (Rakornas) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah  Tertinggal, dan Transmigrasi telah menghasilkan beberapa hal ...

Selengkapnya »

Penyaluran Dana Desa, Menteri Marwan Kumpulkan Kepala Daerah

<div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgRLgC-jdxs6DNAH1UDEnuzKcOb_RmAfto8aB5dQhAO8Nn35lbEUUJgiCCz9A2KCFayG7-QmqfN7BT3N_wK87cR5fDMJ1iJIQn9AL7-q-y6-noHhYWQTAurTq-kv1qCWuBqrsVW7UrCVnD/s1600/Dana+Desa1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgRLgC-jdxs6DNAH1UDEnuzKcOb_RmAfto8aB5dQhAO8Nn35lbEUUJgiCCz9A2KCFayG7-QmqfN7BT3N_wK87cR5fDMJ1iJIQn9AL7-q-y6-noHhYWQTAurTq-kv1qCWuBqrsVW7UrCVnD/s1600/Dana+Desa1.jpg" width="200" /></a><a href="http://koranbersama.blogspot.com/"><i>koranbersama</i></a> -- ‎<a href="http://kemendesa.go.id/" target="_blank">Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</a> akan menggelar rapat Koordinasi bersama para Kepala Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten se Indonesia, di Hotel Bidakara Jakarta, pada Selasa (31/3).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menteri Desa, Marwan Jafar mengatakan, Rakor tersebut digelar guna mempersatukan persepsi dan memperkuat komunikasi antar pihak terkait penyaluran ‎Dana Desa yang rencananya akan dicairkan pada April nanti.</div> <div style="text-align: justify;"> "Ini salah satu upaya kita mensinergikan semua pihak yang terlibat dalam penyaluran Dana Desa, mulai dari Gubernur, Bupati dan<i> </i>Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) di kedua tingkatan tersebut, kita undang semua agar satu persepsi soal penyaluran dan pemanfaatan dana Desa nanti," ujar Marwan, di Jakarta, Senin (30/3).</div> <div style="text-align: justify;"> Selain untuk melakukan koordinasi lintas pemerintahan, acara tersebut juga Menteri Marwan direncanakan melaunching Pendampingan Desa yang akan bertugas mengadvokasi para Kepala Desa dalam memanfaatkan Dana Desa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Besok kita akan launch, sebagai tanda mulai dibukanya rekrutmen pendamping desa. Ini bukti bahwa kami dengan sangat terbuka mengumumkan terkait rekrutmen calon-calon pendamping desa," tukas Marwan.</div> <div style="text-align: justify;"> Dia menjelaskan, perekrutan pendamping desa akan dimulai pada awal April mendatang. Untuk tahun ini, lanjut Marwan, pihaknya membutuhkan sekitar 16 ribu orang untuk mendampingi sebanyak 74 ribu desa. Jumlah pendamping tersebut terdiri dari pendamping teknis pendampingan, pendamping teknis infrastruktur, dan pendamping teknis teknis keuangan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Selain itu, juga diperlukan pendamping teknis perguliran dan pengembangan usaha, asisten pendamping teknis pemberdayaan, pendamping desa pemberdayaan, dan pendamping desa infrastuktur," bebernya.</div> <div style="text-align: justify;"> Melalui Rakor tersebut, Marwan berharap akan terjadi komunikasi yang baik mulai dari rekrutmen pendampingan, penyaluran dana Desa, hingga pelaporan penggunaan Dana Desa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Oleh karena itu, peningkatan prakarsa dan partisipasi pendamping sangat penting dalam mensukseskan program pembangunan desa melalui dana Desa ini," pungkasnya.</div>

Penyaluran Dana Desa, Menteri Marwan Kumpulkan Kepala Daerah

koranbersama -- ‎ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan menggelar rapat Koordinasi bersama para Kepala D...

Selengkapnya »

Dana Desa Cair pada Minggu Kedua April 2015

<div style="text-align: justify;"> <b><a href="http://koranbersama.blogspot.com/"><i>koranbersama</i></a></b> – Setelah dipublikasika<a href="http://pnpmpalas.blogspot.com/2015/03/dana-desa-2015-sumut-masuk-5-besar.html" target="_blank" title="Ini Dia Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota">rencana alokasi Dana Desa per Kabupaten/Kota</a>, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyatakan siap mencairkan anggaran dana desa sebesar Rp 20,77 triliun. Rencananya pencairan tahap I Dana Desa akan dilakukan pada April 2015, lebih tepatnya pada minggu kedua. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgswoUPOwL0LzNcNzqPgPAFRdocbhYYD-CmhCQ-6lurREhmGqtXpSkUDY4zM5Da0XCxHGPBzQoOhDmo17dFDC4PHf3sNauqM8ZgPi5ncI3l-bi10Xe_enSPQ4n-GvK0bxlaa0Hrj59oGVoR/s1600/koranbersama.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgswoUPOwL0LzNcNzqPgPAFRdocbhYYD-CmhCQ-6lurREhmGqtXpSkUDY4zM5Da0XCxHGPBzQoOhDmo17dFDC4PHf3sNauqM8ZgPi5ncI3l-bi10Xe_enSPQ4n-GvK0bxlaa0Hrj59oGVoR/s1600/koranbersama.jpg" /></a></div> <br /><div style="text-align: justify;"> Dikutip dari pemberitaan media<a href="http://m.liputan6.com/bisnis/read/2198175/triliunan-anggaran-desa-cair-pada-pekan-kedua-april" target="_blank"> Liputan6.com</a>, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Negara Kemenkeu, Boediarso Teguh Widodo di Jakarta, Jumat (27/3). “Tahap I, dana desa akan dicairkan pada minggu kedua April ini,” tutur dia.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebagai informasi mekanisme pencairan dana desa akan langsung ditransfer menggunakan mekanisme penyaluran dana transfer ke daerah, yaitu dari Rekening Kas Umum Negara oleh Kemenkeu, khususnya Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Hal tersebut menjadi ketegasan, karena selama ini muncul opsi bahwa alokasi dana desa melalui Kementerian teknis.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut Boediarso, terdapat 2 (dua) persyaratan pencairan dana desa ke Kabupaten/Kota pada tahap I tersebut, yaitu:</div> <ol> <li>Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi dan disahkan oleh Gubernur, yang di dalamnya memuat pos atau mata anggaran dana desa yang berasal dari APBN;</li> <li>Peraturan Kepala Daerah, berupa Peraturan Bupati/Walikota tentang Rincian dana desa untuk setiap desa di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.</li> </ol> <div style="text-align: center;"> <blockquote class="tr_bq"> “Jika Kabupaten/Kota belum memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka pencairan dana desa untuk Kabupaten/Kota itu akan ditunda sampai mereka menyampaikan Perda APBD dan Perkada Rincian Dana Desa untuk setiap desa se-wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan,” <i>papar Boediarso</i>.</blockquote> </div> <div style="text-align: justify;"> Perlu diketahui oleh masyarakat,  setelah diterimanya dana desa di RKUD, dana tersebut harus ditransfer ke Rekening Desa maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja. Sementara pencairan dana desa dari RKUD ke Rekening Desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota), desa harus menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi dan disahkan oleh Bupati/Walikota sebagai persyaratan pencairan dana desa ke desa.</div>

Dana Desa Cair pada Minggu Kedua April 2015

koranbersama – Setelah dipublikasika rencana alokasi Dana Desa per Kabupaten/Kota , pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenk...

Selengkapnya »